AKSELERASI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DEMI MENUAI BONUS DEMOGRAFI

Prologue : Indonesia dan Keadaan Manusia-nya

Suatu negara tidak mungkin bisa lepas daripada unsur-unsur pembentuknya yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Begitu pula dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia adalah yang ke-empat terbesar di dunia yaitu sebesar 241 juta jiwa, setelah China (1,3 miliar), India (1,2 miliar) dan Amerika (318 juta).

Berdasarkan unsur pembentuknya, maka sumber daya manusia tentulah merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah Negara. Tanpa adanya sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, tidak mungkin sebuah negara bisa tumbuh menjaga negara yang unggul dan berdaulat. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan sebuah masa depan bangsa. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, tentu pemerintah harus ikut andil dalam menyongsong hal tersebut.

14126811991227917773

Gambar 1. Tabel Jumlah Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
Sumber : www.bkkbn.go.id (diakses pada Januari 2015)

Jika melihat data diatas, maka diketahui bahwa dari hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,49% per tahun atau sektiar 3,2 juta jiwa per tahun. Sementara itu, rasio ketergantungan menurun dari 53,77% (Sensus Penduduk 2000) menjadi 51,31% (Sensus Penduduk 2010).  Berdasarkan paparan data diatas sesungguhnya Indonesia berada pada proses dimana bangsa ini akan mencapai sebuah keadaan dimana komposisi/proporsi penduduk usia produktif dengan usia kerja 15-64 tahun lebih besar dibanding proporsi penduduk usia tidak produktif yaitu 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Proporsi tersebut idealnya menggambarkan rendahnya ketergantungan (dependency ratio) penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Kondisi inilah yang biasa disebut dengan bonus demografi (demographic dividend)

Sesungguhnya jika kita cermati lebih seksama, sebagaimana umumnya sebuah “bonus”, bonus demografi tidaklah datang seketika namun merupakan dampak dari upaya yang telah dilakukan dalam jangka panjang. Berdasarkan data kependudukan dari BPS (Sensus Penduduk 2010) maka diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif  di indonesia adalah sekitar 66% (156 juta jiwa). Selanjutnya dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, BPS juga menyebutkan jika laju pertumbuhan penduduk tidak berubah, maka pada tahun 2020 Indonesia diproyeksikan akan berpenduduk sekitar 305,6 juta jiwa. Pada saat itu juga diperkirakan bahwa komposisi penduduk usia produktif akan mencapai 70% atau 2/3 jumlah total penduduk (sekitar 180 juwa jiwa). Asumsinya, jika laju pertumbuhan penduduk terus stabil maka presentasi penduduk usia produktif diharapkan bisa mencapai 70% hingga tahun 2030.

14126813401034443101

Gambar 2. Piramida Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
Sumber : www.bkkbn.go.id (diakses pada Januari 2015)

Bonus Demografi dan Pembangunan Modal Manusia

Bonus demografi merupakan transisi demogafi yang bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan usia produktif yang lebih tinggi. Tentu ada prasyarat untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, antara lain bidang kesehatan masyarakat yang layak, penanganan kependudukan optimal, pendidikan baik, dan ekonomi khususnya ketersediaan tenaga kerja berkualitas yang harus memadai. Indonesia dapat menjadi negara maju melalui pemanfaatan potensi bonus demografi ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas ekonomi makro dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Bonus demografi yang muncul melalui transisi demografi tersebut tentu berasal dari keberhasilan sebuah negara dalam mengendalikan jumlah penduduk, seperti di Indonesia dengan keberhasilannya menurunkan tingkat fertilitas dan meningkatkan kualitas kesehatan melalui program KB misalnya, yang telah menjadi penyebab utama kemunculan bonus demografi di Indonesia. Kesempatan ini adalah hal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia jika benar-benar dipersiapkan. Namun dilain sisi, hal ini juga bisa menjadi bumerang bagi Indonesia jika Indonesia gagal dalam menyongsong bonus demografi.

Demografi tidak akan lepas hubungannya dengan pembangunan manusia. Oleh karena itu jika prestasi demografi Indonesia secara kuantitas (penduduk usia produkif) dinilai baik, maka yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kualitas penduduk Indonesia saat ini. Seperti yang sudah penulis paparkan diatas bahwa sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting dan merupakan faktor penenetu keberhasilan suatu bangsa.

Jika melihat data yang ada saat ini maka diketahu bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia berada pada urutan 111, dari 182 negara di dunia. Sementara di kawasan ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan 6 dari 10 negara ASEAN dibawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura. Dalam menyongsong bonus demografi tentulah harus diikuti pula dengan pembangunan manusia dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Seperti yang penulis sedikit jabarkan diatas, bahwa bonus demografi di Indonesia selain bisa menjadi peluang emas namun juga bisa menjadi bumerang.

Kualitas sumber daya manusia disuatu negara tentu dipengaruhi oleh bagaimana usaha suatu negara untuk membangun manusianya. Karena pada akhirnya kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat pembangunan manusia yang baik akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas (kemampuan) penduduk dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Menurut Brata (2004) dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, maka penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk memudahkan melihat kondisi eksisting kualitas manusia indonesia, maka penulis akan membagi dua faktor pembangunan manusia yaitu: pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan dalam arti luas, baik pendidikan dalam arti formal maupun pelatihan-pelatihan akan mempengaruhi kualitas modal manusia, baik pada level mikro ataupun level makro. Pada level mikro, peningkatan pendidikan seseorang relevan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, maka semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi.

Disamping pengaruh langsung terhadap produktivitas, ternyata pendidikan juga mempengaruhi kualitas modal manusia melalui kemampuan daya serap terhadap perkembangan metode atau teknologi. Ranis (2004) menyebutkan bahwa analisis di srilanka menunjukkan tingkat pendidikan dan keterampalin pekerja serta pengusaha berhubungan secara positif terhadap rata-rata perubahan metode dan teknik yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan perusahaan.  Begitu juga di Thailand, sektor pertanian menunjukkan pengaruh positif tingkat pendidikan petani terhadap adopsi teknologi modern, seperti pupuk dan peralatan mekanis, sehingga meningkatkan hasil pertanian. Di Thailand, petani yang bersekolah lebih lama akan mengadopsi metode bertani lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Lalu pertanyaannya adalah bagimana di Indonesia?

Tabel 1. Indikator Pendidikan Indonesia 2011-2013

sekolah untuk blog

Sumber : www.bps.go.id (diakses pada Januari 2015)

Jika dilihat berdasarkan data diatas diketahui bahwa angkat partisipasi sekolah dasar (7-12 tahun) dan angka partisipasi sekolah menengah pertama (13-15 tahun) cukup tinggi. Namun yang menjadi catatan penting adalah angka partispasi sekolah menengah pertama (16-18 tahun) dan juga perguruan tinggi (19-24 tahun) yang tergolong rendah. Secara umum data diatas menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum cukup baik, khususnya dalam hal pemerataan pendidikan. Lebih detail, beberapa data menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di banyak desa di Indonesia masih sangat buruk. Tidak hanya itu, aksesibilitas pendidikan juga adalah hal yang harus dijadikan catatan merah bagi bangsa Indonesia karena rendahnya akses untuk bersekolah, khususnya oleh sebagian saudara kita, masyarakat perdesaan Indonesia di sebagian pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Apabila pendidikan menjadi salah satu faktor penentu pembangunan manusia yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, maka sudah seharusnya dibutuhkan willingness dari Pemerintah untuk benar-benar fokus terhadap pembangunan manusia. Momentum bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2030 tidak akan berhasil dicapai dengan sempurna jika Indonesia tidak siap dalam menghadapi persaingan global, khususnya persaingan sumber daya manusia. Dalam rangka menghadapi Asian Economic Community 2015 sudah barang tentu persaingan global akan semakin sengit. Hal ini disebabkan karena akan terjadi free flow pekerja secara bebas di wilayah Asean. Saat ini tercatat bahwa pengangguran di Indonesia sebagian besar pendidikannya adalah dari Sekolah Menengah Pertama ke bawah. Sementara di negara ASEAN, 80 % penduduknya adalah lulusan Sekolah Menengah Atas hingga perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan, keberadaan skilled workers dari negara tetangga akan menjadi ancaman bagi Indonesia.

Disamping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan penting terhadap peningkatan kualitas manusia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka harapan hidup yang meningkat akan mendorong peningkatan pendapatan pada masa yang akan datang. Pengaruh faktor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi umumnya terjadi melalui beberapa cara, antara lain misalnya perbaikan kesehatan penduduk yang akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkan pendidikan yang kemudian memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan kesehatan yang dapat mendorong bertambahnya jumlah penduduk yang akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja.

No. Indikator Kesehatan 2010 2011 2012 2013
1 Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu 30,97 29,31 28,59 27,70
2 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga medis) 79,82 81,25 83,36 85,31
3 % Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG 92,73 94,85 92,89 93,09
4 % Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT 89,79 89,07 90,02 90,25
5 % Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio 90,56 89,34 90,26 90,17
6 % Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak 77,67 76,88 77,95 77,93
7 Rata-Rata lama (bulan) anak 2-4 tahun mendapat ASI 20,00 19,68 19,41 19,87
8 Rata2 anak 2-4 tahun yang disusui dengan makanan tambahan (bulan) 15,00 14,98 14,60 15,01
9 Rata2 anak 2-4 tahun yang disusui tanpa makanan tambahan (bulan) 5,00 4,70 4,81 4,86
10 Persentase penduduk yang mengobati sendiri 68,71 66,82 67,71 63,10
11 Persentase penduduk yang menggunakan obat tradisional 27,58 23,63 24,33 21,41
12 Persentase penduduk yang berobat jalan sebulan yang lalu 43,99 45,80 45,14 48,83
13 Persentase penduduk yang rawat inap setahun terkahir 2,51 2,10 1,89 2,30

Tabel 2. Indikator Kesehatan Indonesia
Sumber : www.bps.go.id (diakses pada Januari 2015)

Data diatas sedikit menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa masyarakat Indonesia masih cukup banyak yang mengalami gangguan kesehatan kesehatan jika dilihat dari penduduk yang memberikan pengobatan secara sendiri yaitu sebanyak 63% dan penduduk yang mengalami berobat jalan sebanyak 48,84%.

Tingkat kesehatan yang baik akan mempengaruhi secara positif produktivitas pekerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Tjiptoherijanto (1984) memberikan analisa terhadap hubungan antara tingkat kesehatan dan produktifitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia terletak pada keadaan kesehatannya sendiri. Rendahnya tingkat gizi dan kalori bagi penduduk usia muda di perdesaan akan menghasilkan pekerja-pekerja yang kurang produktif dengan tingkat mental yang terbelakang. Saat ini santer terdengar bahwa banyak lulusan dari perguruan tinggi yang gagal dalam menjalankan test masuk instansi negeri atau perusahaan swasta karena terganjal dengan masalah kesehatan, padahal para pelamar dirasa mempunya tingkat kompetensi yang tinggi dan tergolong well educated. Dari beberapa diskursus yang berkembang saat ini, banyak perusahaan ataupun instansi yang menolak pekerjanya yang tergolong tidak sehat karena akan menjadi beban perusahaan. Biaya kesehatan yang tergolong mahal tentu akan memengaruhi pendapatan sebuah perusahaan atau instansi. Selain hal tersebut, produktifitas para pekerja tentu akan menurun karena terkendala gangguan kesehatan. Hal ini memberikan bukti bahwa kesadaran akan kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah.

Di Indonesia sendiri permasalahan kesehatan adalah suatu hal yang selalu terjadi. Walaupun ada peningkatan, namun gejala ini masih menjadi ancaman yang cukup serius. Peningkatan akses dan pemerataan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadlin harus terus dilakukan agar kedepan sumber daya manusia Indonesia benar-benar siap bersaing di era global. Selain hal fundamental diatas, yang tidak kalah penting dalam pembangunan manusia khususnya dalam bidang kesehatan adalah penerapan budaya hidup sehat untuk segala jenis umur, yaitu balita, pemuda, dewasa, dan lansia. Budaya hidup sehat merupakan sebuah konsep kehidupan yang mengutamakan berbagai kegiatan hidup yang berbasis pada tindakan-tindakan yang menyehatkan. Hal ini harus terus dilakukan karena saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia dirasa belum begitu memikirkan pentingnya kesehatan, baik sejak usia dini hingga usia dewasa.

Epilogue : Generasi Global, Generasi Optimis!

Dua hal diatas, yaitu pendidikan dan kesehatan adalah faktor penentu terhadap kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong era global, tatanan kehidupan Masyarakat Ekonomi Asean dimana tingkat persaingan global akan semakin tinggi. Bonus demografi seperti pisau bermata dua, disatu sisi jika Indonesia tidak mampu memaksimalkan perannya sebagai negara untuk membangun sumber daya manusia yang baik, maka patut untuk dikhawatirkan bahwa gelombang besar globalisasi akan menyapu bersih bangsa ini. Namun sebaliknya, jika Indonesia sanggup untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing global dan bermoral maka bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar dan berdaulat yang mempunyai keberpengaruhan besar di dunia.

Tidak hanya persiapan sumber daya manusia yang harus menjadi underlined issues di Indonesia, ketersediaan lapangan pekerjaan tentu harus menjadi faktor penopang sumber daya manusia. Seperti yang telah banyak penulis paparkan diatas, Indonesia diprediksi akan memiliki 70% penduduk usia produktif pada tahun 2020-2030. Lantas pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu untuk menyiapkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jumlah tersebut? Berangkat dari ragam permasalahan diatas, kita semua harus sadar bahwa era globalisasi bukanlah suatu keadaan yang mudah. Justru sebaliknya, dibutuhkan pemikiran dan usaha ekstra untuk mempersiapkan Indonesia menyongsong era globalisasi yang sesungguhnya. Dibutuhkan usaha dari dua arah, baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah sebagai agent of development serta masyarakat sebagai subjek dari segala bentuk upaya yang dimaksud agar dapat menyadari pentingnya pembangunan manusia serta mempersiapkan diri menjadi lebih baik demi menyongsong era global. Generasi global, generasi optimis.

Referensi :

Aloysius Gunadi, Brata (2010). “Financial Inclusion for Youth entrepreneurs in Creative Industry: a case of youth entrepreneurs in clothing industry in Yogyakarta, Indonesia”. MPRA Paper, University Library of Munich, Germany.

Ranis, Gustav (2004). “Human Development: Beyond the HDI,” with Frances Stewart and Emma Samman in Journal of Human Development, pp.12-14.

Tjiphoherijanto, Prijono (1984). Ekonomi Indonesia, hubungan dan ketergantungan. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Tautan Online :

www.bps.go.id

www.bkkbn.go.id

www.bappesnas.go.id

www.kompasiana.com

http://www.academia.edu/5203689/Jurnal_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat_ASPEK_PENTING_PENGEMBANGAN_DAN_PEMBERDAYAAN_SUMBER_DAYA_MANUSIA_SDM_KESEHATAN_DI_ERA_DESENTRALISASI_DEVELOPMENT_AND_EMPOWERMENT_OF_HEALTH_HUMAN_RESOURCES_THE_IMPORTANT_ASPECT_IN_DECENTRALIZATION

Advertisements

Criminality and Urban Environment : Analisa Singkat dan Upaya Pencegahannya

Sesunggunya sudah sejak dahulu kala hingga kehidupan modern saat ini, tindak kriminal selalu menjadi topik hangat dan merupakan masalah sosial yang pelik. Tindak kriminal seperti pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan adalah fakta-fakta kejahatan kriminal yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Ancaman dari tindakan kriminal ini tentu dapat membuat masyarakat merasa takut (insecure) dan juga membatasi ruang gerak masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Tindakan kriminal dan rasa takut terhadap tindakan kriminal merupakan faktor negatif yang mempengaruhi kehidupan dan pembangunan sosial di banyak kota diseluruh dunia.

Rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tentu kebutuhan akan rasa aman adalah hal yang fundamental dan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi bagi seluruh golongan masyarakat baik umur, agama, atau pekerjaan. Saat ini hampir 70% penduduk didunia tinggal di wilayah perkotaan, dan tindakan kriminal adalah masalah yang cukup kompleks yang harus dihadapai masyarakat perkotaan.

Setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang damai dan aman dilingkungan tempat mereka tinggal, khususnya diperkotaan. Lingkungan yang bebas dari kejahatan dan tindak kriminal tentu dapat membuat masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik karena masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan berbagai macam aktifitas untuk menunjang kehidupannya. Kejahatan dan tindak kriminal adalah masalah yang mempengaruhi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dibanyak negara. Bahkan menurut World Bank, negara Amerika Latin dan Caribbean masih dibelenggu oleh permasalahan kejahatan dan kriminalitas yang ternyata banyak terjadi di banyak kota-kota miskin (The World Bank, 2008).

Sesungguhnya kejahatan adalah suatu hal yang normal di dalam masyarakat. Artinya, masyarakat tidak akan mungkin dapat terlepas dari tindak kejahatan karena kejahatan itu sendiri terus berkembang sesuai dengan kedinamisan masyarakat (Wolfgang, Savizt dan Johson, 1970). Hal ini dapat dibahami bahwa kecenderungan manusia untuk terus mencari sesuatu yang baru untuk mencegah masalahyang terjadi sebelumnya, atau untuk mencegah suatu masalah sebelum itu terjadi. Dalam menghadapi kejahatan, manusia meningkatkan suatu sistem pengamanan, seharusnya. Namun demikian, pelaku kejahatan juga akan terus belajar dan mengembangkan teknik dan modus agar dapat melumpuhkan sistem pengamanan yang ada.

Barangkali sudah tentu merupakan tugas bagi negara-pemerintah (institusi keamanan) dan juga masyarakat itu sendiri untuk memerangi kejahatan demi mendapatkan tempat yang lebih baik untuk berkehidupan. Terlintas pemikiran bagi penulis, bahwa sesungguhnya terdapat alternatif perancangan kota untuk dapat mencegah tindak kriminal yang biasa dikenal dengan istilah CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Design) yang diusung oleh kriminolog C. Ray Jeffery pada tahun 1971. Tidak lama kemudian, prinsip-prinsip Jeffery diadopsi oleh seorang arsitek bernama Oscar Newman pada tahun 1972 dengan bukunya “Defensible Space – Crime Prevention Through Urban Design” yang lebih mengarah pada desain lingkungan untuk mencegah kriminalitas. Walau tidak berbicara pada domain arsitektur dan perencanaan secara utuh pada tulisan ini, namun barangkali kita sama-sama perlu untuk mengetahui apa saja prinsip CPTED agar dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perencanaan dan pembangunan lingkungan kedepan.

Secara umum prinsip-prinsip CPTED terbagi menjadi empat, yaitu:

Pertama, pengawasan alamiah (natural surveillance). Sebuah konsep desain yang ditujukan agar setiap orang yang tidak dikenal dapat diamati dengan mudah dari banyak sudut pandang. Konsep ini umumnya dapat diaplikasikan pada kawasan parkir dan pintu masuk rumah atau kawasan. Posisi pintu dan jendela yang terhubung langsung secar visual dengan jalan dan kawasan parkir kendaraan, pedestrian yang terbuka, garasi kendaraan yang mudah dilihat serta pencahayaan yang cukup terang dimalam hari.

Kedua, penegasan kawasan (territorial reinforcement). Sebuah desain secara fisik dapat menciptakan lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap penggunanya. Pengguna kemudian dilatih untuk mengembangkan kepekaan terhadap zona-zona yang berada di kawasannya. Aplikasi dari konsep ini dapat berupa ‘garis properti’ atau pagar yang membatasi antara kawasan privat dan kawasan publik. Secara detail aplikasi ini dapat berbentuk tanaman, desain paving block, dan gapura atau pintu masuk.

Ketiga, kendali akses alami (Natural Access Control). Konsep ini ditujukan untuk mereduksi kemungkinan kejahatan dengan cara menghambat akses kepada obyek kejahatan tersebut dan menciptakan persepsi kepada calon pelanggar/penjahat akan resiko yang harus dihadapi apabila ia melaksanakan kejahatan tersebut. Konsep ini dapat tercipta melalui desain jalan raya, pedestrian, pintu masuk utama dan pintu samping bangunan yang secara jelas dapat mengindikasikan perbedaan kawasan publik dan privat serta jalur-jalur yang dapat/boleh dilewati oleh umum, dan mampu mengurangi rasa bebas pengguna ketika memasuki kawasan privat. Secara detail konsep ini dapat diaplikasikan melalui elemen-elemen struktural kawasan seperti signage, pagar, dan tumbuhan.

Keempat, manajemen dan perawatan (Management and Maintenance). Memastikan perawatan yang tepat dari lansekap, pencahayaan dan fitur lainnya tentu sangat penting untuk memastikan bahwa unsur-unsur CPTED berjalan sesuai fungsinya. Dengan kata lain, kegagalan atau keberhasilan untuk menjaga properti perkotaan menjadi faktor penting dari berhasil atau tidaknya efektifitas CPTED. Misalnya pagar yang rusak, pagar yang ditumbuhi tanaman liar, grafiti tua dan tidak bermakna, sampah yang berserokan, jendela yang pecah, pintu yang tidak terkunci, dan bahkan CCTV yang rusak adalah beberapa item penting yang berhubungan dengan efektifitas CPTED. Semakin terawat prasarana keamanan perkotaan (elements of CPTED), maka semakin efektif CPTED dapat berjalan. Selain hal diatas, manajemen kota yang baik juga sangat penting bagi keberhasilan penerapan CPTED karena tanpa adanya manajemen dan aturan yang jelas tidak mungkin penerapan CPTED dapat efektif.

Terri Kelly (2004), Direktur National Crime Prevention Council (NCPC) Amerika Serikat, memberikan gambaran bagaimana sebuah lingkungan yang mengadopsi prinsip CPTED dapat meningkatkan kualitas hidup yang baik. CPTED sesungguhnya menawarkan solusi desain yang cukup murah dan tidak memerlukan teknologi yang rumit dan mahal dan telah diadaptasi diberbagai belahan dunia sebagai strategi yang cukup efektif untuk menanggulangi masalah kejahatan lingkungan.

Kenapa desain lingkungan menjadi penting dalam mencegah kriminalitas mungkin adalah pertanyaan yang muncul dari benak para pembaca. Sesungguhnya CPTED adalah sebuah ide yang menekankan desain fisik lingkungan agar menjadi alat kontrol kejahatan (Public Surveillance) untuk mencegah aksi kriminal. Menurut Ray Jeffery (1971) ditegaskan bahwa terdapat dua faktor penting yang memengaruhi tindakan kriminalitas, yaitu external physical environment (keadaan lingkungan) and the internal physical organism (keadaan internal organisasi/komunitas kriminal-gank motor, dsb.) yang saling memengaruhi satu sama lain. Pokoknya adalah, tindak kriminal datang tidak hanya dari niatan/motiv (crime willingness) tapi juga terhadap kesempatan (crime opportunity) yang biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.

Akhir-akhir ini Yogyakarta sedang dilanda krisis keamanan (security crisis) dengan merebaknya wabah kriminalitas. Beberapa kasus telah menelan banyak korban, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum. Jika diperhatikan, beberapa spot kriminal yang telah terbukti berlokasi disekitar kampus UGM dan juga kota Yogyakarta. Kita semua tahu bahwa Yogyakarta terkenal dengan label-nya yaitu “Jogja Berhati Nyaman”. Namun barangkali kondisi insecure yang ada sekarang sudah tidak relevan dengan label diatas.

Kembali lagi dengan keadaan lingkungan Yogyakarta, khususnya pada spot kriminalitas yang terbukti secara empirik, memperlihatkan kepada kita semua betapa rentannya lingkungan Yogyakarta dan sekitar UGM terhadap tindakan kriminalitas. Berdasarkan beberapa teori CPTED diatas, dapat kita lihat dengan kasat mata bahwa terdapat beberapa kelemahan lingkungan terkait keamanan di sekitar UGM yaitu : kurangnya penerangan pada jalan kolektor dan jalan lingkungan, tidak adanya CCTV, tidak adanya pagar pedestrian dan juga rendahnya patroli keamanan oleh pihak yang berwenang (Kepolisian dan SKKK UGM). Namun tidak hanya ditempat sepi dan gelap, tercatat juga oleh penulis bahwa beberapa tindak kriminalitas terjadi di jalan-jalan utama yang cukup ramai dan padat. Lalu kira-kira kenapa ini bisa terjadi dan apa motifnya?
Secara eksplisit, diperkirakan motif yang digunakan adalah pencurian benda materiil seperti barang elektronik (handphone, tablet, laptop), sepeda motor, dan harta benda lainnya. Namun sesungguhnya motif implisit yang patut dicurigai adalah merebaknya rivalitas sosial antara pemuda Yogyakarta dengan mengatasnamakan komunitas antar pemuda (gank motor, dsb.). Kecenderungan untuk memperkuat eksistensi adalah beberapa alasan yang sekiranya dapat diasumsikan dengan tindakan kriminal, semakin banyak berbuat tindakan kriminal dan anarki maka sebuah komunitas (gank) akan semakin eksis dan ditakuti, paling tidak hipotesis ini menurut penulis berangkat dari kecenderungan tindakan (aktifitas sosial) dari para pelaku.

Agar sekiranya tulisan ini solutif dan bermanfaat, maka ada baiknya penulis memberikan beberapa saran bagi pemerintah, intitusi keamanan, dan masyarakat sekitarnya agar tindakan kriminal dapat dicegah bersama-sama. Yang pertama adalah, pemerintah harus sunggu-sungguh mempertimbangkan tidak hanya kenyamanan namun juga aspek keamanan pada tiap langkah perencanaan dan pembangunan di perkotaan dengan melengkapi prasarana infrastruktur jalan antara lain seperti penerangan jalan, CCTV, pagar pedestrian, telepon darurat dan lainnya. Kedua, mendorong pihak kepolisian untuk sungguh-sungguh melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat keamanan agar dapat mempercepat pengembalian situasi keamanan Yogyakarta menjadi aman dengan melakukan patroli serta menjaga kawasan-kawasan yang dirasa rawan kriminalitas. Ketiga, sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil harus siap membantu pihak kepolisian dan keamanan yang terkait dengan cara melaporkan hal-hal yang mengindikasikan adanya tindakan kriminal di lingkungan sekitar dan tidak memberikan provokasi yang dekonstruktif kepada masyarakat lainnya agar situasi kondusif tetap terjaga. Selain itu juga masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitasnya seperti membawa peralatan keamanan standar, aware terhadap barang bawaan, menghindari berkendara terlalu larut di jalan-jalan yang sepi dan sebisa mungkin tidak berkendaraan sendirian (khususnya pengendara sepeda motor) pada jam larut. (more…)

Senang bs kembali menitipkan harapan pada mereka, senang bs kembali melihat semangat kebangsaan dari tatapan mata mereka.

Selamat datang Generasi Penerus Kami!

Selamat berjuang pemuda terpilih, selamat datang di Kampus Pancasila.

Berikan yg terbaik bagi almamater dan bangsa!

#PALAPA14 #UGM #BEMKMUGM #BHINNEKATUNGGALIKA – at Universitas Gadjah Mada (UGM)

View on Path

http://www.buletinsia.com/pemikiran/opini-catatan-kritis-dan-upaya-pencerdasan-pada-pemilu-2014

http://jogjakartanews.com/baca/01/07/2014/catatan-kritis-dan-upaya-pencerdasan-pada-pemilu-2014

http://politik.kompasiana.com/2014/07/02/catatan-kritis-dan-upaya-pencerdasan-pada-pemilu-2014-661888.html

http://www.balairungpress.com/2014/06/kebangkitan-atau-keterpurukan-nasional-arah-perjalanan-bangsa-dalam-perspektif-ekonomi-dan-politik/

Simak beberapa tulisan sy dgn judul “Catatan Kritis dan Upaya Pencerdasan Pada Pemilu 2014”

Ditulis berdasarkan perkembangan dinamika politik saat ini dan terinspirasi dr agenda pencerdasan politik yg telah dilakukan BEM KM UGM 2014. – with Muhammad, raihan, Risma, Razi Akbar, Ekamara Ananami, Septaria, Wilson, Galang, Mangatta, Nhura, Fakhry, and Adhitya

View on Path

Catatan Kritis Dan Upaya Pencerdasan Pada Pemilu 2014

Eforia menjelang Pemilihan Presiden atau yang lebih dikenal dengan pilpres 2014 telah dirasakan oleh hampir seluruh tataran masyarakat, baik yang memang sudah sejak lama mengenal politik pun bagi sebagian yang baru melek politik. Panggung besar pilpres 2014 tentu mengundang banyak sekali aktor, pelaku, dan tentu para penonton itu sendiri. Tim sukses, simpatisan, para pengamat, akademisi, lembaga survey, media dan para aktor dadakan lainnya yang secara terus menerus datang silih berganti untuk ikut terjun dan menikmati kontestasi besar pesta demokrasi lima tahunan ini. Memang menarik ketika panggung politik saat ini memperlihatkan bermacam karakter, topeng dan lakon sandiwara yang terkadang bagi sebagian orang sedikit mual untuk menyaksikan, namun bagi sebagian lagi semakin terpancing dan reaktif atau bahkan menjadi agresif yang malah meninggalkan rasionalitas menuju fanatisme buta, dari prilaku etis menjadi picik. Penulis melihat karena begitu dahsyatnya panggung politik pilpres 2014, kita dibuat alpa dan terbuai bahwa sebenarnya bangsa ini sedang bertarung untuk mencari pemimpin yang benar-benar mampu membawa perbaikan bagi Indonesia dan membenahi kekurangannya.

Penulis sangat gelisah terhadap apa yang telah terjadi belakangan ini. Jika diikuti secara jeli, maka terlihat nuansa pertarungan pilpres 2014 semakin tidak terkendali, mendidih, tajam, saling caci-maki, dan adu klaim jelas terlihat. Tidak hanya itu, isu – isu yang berorientasi terhadap fitnah yang tanpa dasar, barangkali sudah menjadi lumrah jika meilihat trend kampanye saat ini. Dalam hal ini, barangkali tidak salah ketika penulis berpikir bahwa media adalah aktor yang punya peran penting. Seakan tak mau ketinggalan, media yang seharusnya dipergunakan sebagai alat penyebaran informasi dan pencerdasan seakan berubah drastis menjadi kapal kampanye besar, bahkan hal ini disinyalir oleh para pengamat bahwa media telah melakukan propaganda hingga kampanye hitam untuk membentuk opini publik yang sesat terhadap salah satu calon dan juga calon lainnya. Ditambah lagi dengan hadirnya aktor–aktor dadakan seperti lembaga survey “kemarin sore”yang punya hobi baru yaitu merilis hasil sruvey untuk mempengaruhi atau menggiring opini publik, tak peduli menggunakan metode survey seperti apa. Tidak ketinggalan, agar lebih menarik, ditaburkan pula para pengamat dan kaum akademisi yang sudah tergadai objektifitasnya sebagai bumbu-bumbu penyedap sebuah survey ataupun talk show politik.

Trend Kampanye Politik dan Kemunculan “Simpatisan Kaget”

Upaya mencari simpati publik oleh para capres saat ini semakin gencar, seperti saling klaim tokoh atau organisasi pendukung. Belakangan ini banyak sekali ormas, LSM, dan aliansi – aliansi karbitan  yang bahkan belum pernah didengar sebelumnya tiba – tiba bermunculan untuk mendukung pasang capres tertentu. Yang menarik lagi, ormas, LSM, dan aliansi tersebut kerap kali mengatasnamakan kalangan rakyat tertindas hingga publik figur seperti tukang becak, petani, nelayan, buruh, pedagang pasar, hingga artis dan penyanyi. Barangkali label “Simpatisan Kaget” bisa menjadi opsi tepat bagi golongan-golongan ini. Namun dibalik itu semua hal-hal seperti ini dilakukan tentu bertujuan untuk menggiring opini publik yang dapat menyentuh seluruh tatanan masyarakat dari bawah hingga atas.

Jika dilihat secara historis, penulis merasa bahwa pilpres saat ini cukup berbeda dari pilpres sebelumnya. Hal ini terlihat dari atmosfir dan antusiasme yang amat besar bagi setiap pendukung para kandidat. Seperti yang sudah dijelaskan didepan bahwa banyak sekali aktor-aktor yang mengisi panggung politik nasional kali ini. Namun seorang aktor tak akan ada artinya tanpa adanya kamera yang merekam dan menampilkan (record and play scenario) yang mana dalam hal ini media diibaratkan sebagai sebuah kamera yang siap merekam dan menampilkan setiap aksi yang terjadi diatas panggung politik nasional.

Memang peran vital media sebagai alat kampanye ini sangat efektif, itu terlihat sejak suksesnya John F Kennedy memanfaatkan media televisi dan radio dalam mengkampanyekan dirinya saat pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1960. Sedang ramainya pendukung yang memanfaatkan media sosial tidak lepas dari kesuksesan Barack Obama yang memanfaatkan web jejaring tersebut sebagai alat kampanye dirinya saat pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2008.

Hal ini pun semakin dipertegas oleh data statistik yang ada, berdasarkan dari data Internet World Stats dan Global web index wave, perkembangan pemakai internet di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 24% atau sekitar 62.191.873 pengguna dari total populasi 251.160.124 Orang. Hal itu pun diikuti oleh meningkatnya pemakai media sosial yang persentasinya sama dengan pengguna internet di Indonesia, yakni 24% atau kurang lebih 60.000.000 pengguna.

Perang antar sesama pendukung pun tidak kalah serunya di arena media sosial. Facebook dan twitter adalah salah satu dari sekian banyak jejaring sosial yang dijadikan tempat para pendukung bertemu. Namun yang disayangkan adalah, ketika kampanye-kampanye yang ada menjadi fitnah, memanipulasi informasi, bahkan membawa isu SARA serta berbalas argumen dengan caci-maki dengan menggunakan bahasa yang kasar. Selain itu, penulis melihan bahwa maraknya black campaign yang beterbangan di media sosial sesungguhnya justru menjadi bumerang bagi penyebarnya. Entah ada keterkaitan atau tidak dengan para kandidiat yang ada, upaya untuk menjatuhkan lawan dengan mengorek keburuhkan lawan adalah tindakan yang tidak bijaksana. Tentu saja karena hal ini, tujuan kampanye yang seharusnya mencerdaskan, drastis berubah menjadi membodohkan karena informasi yang disajikan adalah berorientasi terhadap hal-hal negatif. Hal ini sebenarnya menganggu stabilitas perpolitikan nasional dan juga masyarakat secara umum, karena masyarakat akan kesulitan dalam menyaring informasi antara yang benar dan yang sesat. Selain itu agenda-agenda black campaign akan sangat membahayakan masyarakat awam karena cukup mudah tersulut karena adanya friksi perbedaan pandangan dan pilihan.

Sesungguhnya jika dilihat secara riil, munculnya kampanye hitam dan kampanye negatif adalah refleksi dari budaya kehidupan politik liberal yang dengan rapih dibingkai ke dalam sebuah koridor aturan main sistem politik demokrasi yang sarat dengan permainan politik uang untuk meraih kekuasaan. Salah satu indikator terkait hal ini bisa dilihat dari banyaknya praktek money politics pada pileg yang lalu dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan banyak partai.

Cerdas dan Kritis Adalah Suatu Keharusan

Saat ini, informasi apapun yang berhubungan dengan capres saat ini sangat sulit ditelusuri kebenarannya, informasi yang tersaji membutuhkan informasi-informasi pembanding sebagai pegangan untuk memilih kandidat mana yang terbaik. Sebagaimana hipotesis Mutz & Reeves (2005), gambaran politik pada media berkewajiban menyederhanakan informasi yang disajikan agar masyarakat yang menikmatinya dapat menangkap informasi tersebut dengan mudah, media pun wajib menyajikan informasi politik yang berimbang agar masyarakat tidak melihat informasi tersebut hanya dari satu sisi saja. Dalam situasi saat ini, sudah barang tentu masyarakat dituntut untuk cerdas dalam menangkap informasi yang telah tersedia, membandingkan dan menelusuri kebenaran informasi adalah sebuah kewajiban sebelum menyebarkan atau ikut mengomentari informasi tersebut dalam media sosial.

Selain itu, menurut penulis yang juga mahasiswa, para kaum muda dan intelektual haruslah berperan aktif dalam agenda pencerdasan pemilu kali ini, dan juga seterusnya. Hal-hal sederhana seperti kampanye anti golput, aksi tolak politik uang, aksi tolak kampanye hitam hingga agenda-agenda pencerdasan seperti diskusi-diskusi rutin bertemakan pemilu, bedah visi misi capres dan rekam jejak capres adalah merupakan upaya-upaya yang tanpa henti harus dilakukan para kaum intelektual yang tidak lain dan tidak bukan adalah mahasiswa. Menurut penulis, agenda seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa lain dan masyarakat umum. Penulis juga melihat bahwa daya tawar dan keberpehikan mahasiswa lebih tinggi dan dipercaya daripada segelintir simpatisan ataupun narasumber-narasumber yang memang sudah berpihak kepada salah satu calon atau kandidat.

Kita semua harus terus berharap bahwa proses kampanye pilpres kali ini tidak menimbulkan kekacauan sosial dan optimis bahwa sesungguhnya proses demokrasi di Indonesia berada dijalan yang baik dan benar, tentu dengan pengawalan tanpa henti bagi seluruh elemen bangsa. Apapun perbedaan pandangan dan pilihan yang terjadi di masyarkat harus bisa diterima secara bijaksana karena perbedaan adalah keniscayaan. Siapapun yang terpilih mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, yaitu pemimpin yang amanah, yang mampu menjalankan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Benang Merah Antara Manusia, Kota, dan Lingkungan

Prologue : Pergerakan Manusia Urbanis

Kota adalah tempat pemusatan penduduk dengan berbagai kegiatan dan perilakunya yang khas. Dominasi kegiatan non-pertanian dan perilaku yang tidak terlalu ditentukan alam, menjadi salah satu ciri kota. Konsentrasi penduduk dan kegiatan non-pertanian inilah yang pada umumnya digunakan untuk membedakannya dengan desa. Sedangkan, jumlah penduduk yang terkonsentrasi menjadi faktor pembeda satu kota dengan yang lain, besaran penduduk dijadikan sebagai salah satu indikasi untuk mengklasifikasikan kota seperti metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.

Penduduk kota tumbuh lebih cepat daripada penduduk non-kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota seakan-akan tidak pernah sampah titik jenuh, sedangkan pertumbuhan desa sedikit demi sedikit makin mengecil. Pertumbuhan penduduk ini jelas yang menjadi salah satu penyebab perubahan lingkungan kota. Perubahan lingkungan alami, penggunaan sumber daya alam yang lebih besar, peningkatan pencemaran udara, peningkatan limbah padat antara lain memang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk tersebut. Namun harus diakui, bahwa pertumbuhan penduduk bukan merupan satu-satunya penyebab perubahan lingkungan. Perkembangan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan peradaban menentukan perubahan dan kondisi lingkungan kota. Walaupun demikian, kecepatan pertumbuhan penduduk yang tidak dapat diikuti kemampuan memfasilitasinya menjadi penyebab munculnya masalah lingkungan.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Wujud tersebut, menurut apa yang dapat diamati dalam keadaan nyata dibentuk oleh proses alam dan juga oleh manusia. Rencana tata ruang sesungguhnya merupakan rencana pengelolaan lingkungan pula, tetapi proses penyusunannya, lingkup dan penggunaannya berbeda dengan rencana pengelolaan lingkungan seperti yang dimaksud dengan rencana pengelolaan lingkungan dalam AMDAL. Rencana tata ruang disusun dari makro ke mikro, dari umum serta luas menuju ke aspek yang khusus serta rinci, dan digunakan untuk mengarahkan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan manusianya.

Deteriorisasi Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman

Makin bertambahnya jumlah penduduk merupakan suatu keterikatan linier dengan padatnya penduduk dan padatnya bangunan untuk bermukim (bertempat tinggal). Proses pemadatan bangunan permukiman yang tidak terkendali sering kali mengakibatkan hilangnya ruang terbuka yang berada di dalam perkampungan penduduk. Ruang terbuka dapat digunakan sebagai tempat bertemunya warga secara rutin. Wajar jika selama ini terlihat adanya gejala penurunan keakraban antar warga karena tidak adanya kontak sosial yang dilakukan warga, barangkali hal itu wajar karena tidak didukung oleh keberadaan local meeting spot.

Tidak adanya ruang terbuku hijau lokal dalam daerah permukiman, telah mengakibatkan peningkatan suhu harian maupun tahunan dan secara akumulatif ternyata telah memicu munculnya urban heat island di beberapa bagian kota, khususnya kota megapolitan dan metropolitan. Pemadatan bangunan yang semakin massive pada akhirnya akan sampai pada titik kulminasi, dimana tidak terdapat lagi ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan sebagai areal ruang terbuka dan kondisi ini menurut Yunus (2006) disebut sebagai death point/saturated point. Secara teoritis, pemadatan permukiman akan diikuti oleh penurunan kualitas fisik lingkungan, kemudian diikuti oleh penurunan tingkat kesehatan penduduk dan diikuti pula oleh penurunan produktivitas yang akhirnya diikuti penurunan kesejahteraan (makin miskin) yang berimbas pada penurunan kemampuan memperbaiki kondisi lingkungan, yang mengakibatkan permukiman semakin kumuh dan seterusnya sebagai suatu vicious circle of poverty di daerah permukiman kumuh(Yunus, 2006). Suatu lingkaran setan kemiskinan yang dipicu oleh degradasi lingkungan permukiman.

Pengelolaan Lingkungan Kota

A. Tata Ruang dan Pengelolaan Tanah

Oleh karena kepadatan dan dinamika penduduknya, ruang dan tanah di kota menjadi sebuah faktor yang pelik. Tata ruang dan pengelolaan tanah yang tidak tepat dapat menjadi sumber ketidakefisienan, pertikaian kepentingan, ketidakpuasan maupun kemerosotan kualitas dan daya dukung lingkungan. Hal ini akan menjadi semakin rumit lagi untuk kota dan perkotaan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penulis melihat pertanyaan yang paling sering muncul kepermukaan adalah di mana tanah itu diperoleh, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana membangunnya menjadi tempat yang sesuai dan layak huni.

Tekanan kebutuhan tanah tersebut telah mulai dirasakan sejak sekarang yang terlihat dari makin meningkatnya upaya mengurug rawa, laut, merambah daerah peresapan yang kesemuanya mengancam keberlanjutan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan (Kuswartojo, 2010). Menghadapi tekanan pertumbuhan tersebut, penataan ruang dapat menjadi suatu langkah yang penting. Lebih lanjut, proses penguasaan dan konversi tanah harus mendapat perhatian lebih khusus. Aturan main tata ruang dan pengelolaan tanah tidak dapat diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, tanah harus dicegah menjadi mata niaga atau komoditas. Di samping karena kelangkaannya, mekanisme pasar cenderung menyisihkan kepentingan umum dan lapisan bawah (masyarakat berpenghasilan rendah).

Peraturan perundangan mengenai dasar penataan ruang dan pengelolaan tanah ini sesungguhnya telah ada. Jika diambil contoh, konsep kawasan siap bangun seperti yang telah diatur oleh undang-undang permukiman tampaknya telah mengantisipasi pembangunan permukiman skala besar seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun sayang sekali pada tahapan implementasi sering kali, tidak hanya peraturan tentang permukiman saja, undang-undang hanya menjadi kitab kusam belaka.

B. Air

Pertambahan penduduk berdampak sangat signifikan terhadap tingkat penggunaan air, yaitu sekitar enam kali lipa dari sebelumnya dan lebih dari satu per enam orang didunia tidak memiliki akses terhadap air minum (Filho, 2011). Lebih parah, kota-kota besar di Indonesia khususnya kota Megapolitan Jakarta telah mengalami penurunan kualitas air tanah yang semakin parah dan telah menimbulkan multiplier effects yakni permasalahan sosial dan ekonomi. Hingga saat ini air tanah merupakan sumber air yang cukup penting, namun masalahnya air tanah yang berada di kawasan padat permukiman sudah tidak dapat diandalkan karena sudah terkontaminasi oleh tinja akibat sistem sanitasi yang kurang baik dan juga oleh sisa limbah yang diproduksi oleh warga kota. Dewasa ini, penulis melihat bahwa kawasan padat tidak hanya terdapat di kota metropolitan dan kota besar, tetapi juga di kota sedang dan kota kecil. Jadi bisa dilihat bahwa kemungkinan besar pencemaran air tanah sudah menyebar secara luas. Penulis melihat bahwa seharusnya penataan ruang haruslah mempertimbangkan pemasokan air, karena kebutuhan air tidak dapat dipenuhi hanya dengan menggunakan sumber daya air tanah.

Menurut Kuswartojo (2010) pemikiran dan upaya yang telah dilakukan pada umumnya tertuju pada penyediaan air bagi keperluan rumah tangga secara sentral karena dianggap akan menjamin kualitas dan kuantitasnya. Karena itu sumber dan penyaluran air secara sentral inilah yang seharusnya mendapatkan perhatian yakni dukungan biaya dan kelembagaan yang serius. Harus diakui bahwa sistem penyediaan air secara sentral membutuhkan dana yang besar, karena itu hal ini tidak dapat diberikan secara cuma-cuma, bahkan ada kecenderungan makin lama pengguna harus membayar semakin tinggi. Kawasan permukiman yang padat dan miskin, yang hidup dari sirkuit ekonomi bawah sudah barang tentu mengalami kesulitan karena tidak mampu membayar ongkos pemasangan instalasi maupun harga airnya sendiri. Oleh karena spektrum permasalahan air yang cukup luas, penanganannya pun tidak bisa dilakukan secara parsial. Air tanah tentu tetap harus dikelola, lagi-lagi penanganan air tanah sangat berkaitan dengan tata kelola dan pelestarian lingkungan baik.

C. Sampah

Permasalahan persampahan sekali lagi merupakan keniscayaan dari kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah terkait dengan adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang dilakukan. Permasalahan sampah apabila tidak dikelola dengan baik selain menyebabkan kota menjadi kotor dan kumuh juga dapat menyebabkan pendangkalan sungai yang akan berakibat timbulnya bencana banjir yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas kesehatan pada masyarakat.

Pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) rasanya perlu dirubah. Hal ini diakibatkan karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama sulitnya mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode antara lain adalah: mengurangi ketergantungan terhadap TPA (tempat pembuangan akhir), meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle (mendaur ulang). Sejauh ini upaya pemerintah untuk mendorong kota di Indonesia agar meningkatkan kemampuan untuk mengelola sampah sudah cukup baik dengan adanya sistem penghargaan seperti Adipura. Penulis juga melihat bahwa banyak kota di Indonesia yang telah mencanangkan semboyan kebersihan untuk meningkatkan kesadaran warga kota terkait dengan pentingnya pengelolaan sampah. Namun rasanya masih diperlukan upaya lebih lanjut agar pengelolaan sampah benar-benar dapat menjadi gerakan masyarakat. Semboyan kebersihan haruslah dijabarkan menjadi program yang dapat menumbuhkan gerakan pendaur ulangan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental saja.

Epilogue : Integralisasi Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan hidup adalah istilah yang dapat mencangkup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi. Kerusakan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh faktor laam dan manusia. Tetapi manusia merupakan aktor utama yang menyebabkan kerusakan. Menurut Pasal 1 UUPLH No. 23 Tahun 1997 pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terdapadu untuk meelstarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Jadi sudah tentu bahwa pengelolaan lingkungan kota memang harus dilakukan bersama.

Dewasa ini sering dicanangkan bahwa kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Namun memang cara dan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kemitraan ketiga lembaga ini sering kali mengalami hambatan, khususnya di Indonesia. Namun penulis merasa bahwa hal ini bukan tidak mungkin dilakukan karena telah banyak beberapa kota di dunia yang berhasil melakukan strategi penanganan pengelolaan lingkungan, hal ini telah lama dilakukan dan bahkan berangkat dari kondisi yang paling buruk sekalipun seperti Kota Curitiba di Brazil yang telah mendapatkan predikat “The Most Innovatice City In The World” karena telah berhasil merubah wajah kota yang macet, banjir, dan kumuh menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warganya. Jika pemerintah Indonesia memang serius untuk menangani permasalahan lingkungan dan menjadikan beberapa kasus kota di dunia menjadi best practices bukan tidak mungkin kota di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan dan keluar dari vicious circle of poverty. Sebuah political will dan kepemimpinan yang kuat tentulah menjadi faktor penentu dalam revolusi perencanaan dan pembangunan wilayah di Indonesia. Barangkali dalam momentum pergantian rezim kepemimpinan di Indonesia, pemimpin yang terpilih dapat benar-benar memikirkan pentingnya tata kelola berkehidupan dari berbagai macam aspek, tentu dengan ciri khas ke-Indonesiaan-an, bukan malah menggadai kota di Indonesia hanya karena pemikiran dangkal apalagi investasi jangka pendek belaka. Semoga!

Daftar Referensi :

Arsyad, Sitanala dan Ernan Rustiadi (2008). Penyelematan Tanah, Air, dan Lingkungan. Jakarta, Yayasan Obor.

Doxiadis, C.A. (1968). Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settelements. London: Hutchinson

Filho, Walter Leal (2011). Climate Change and the Sustainable Use of Water Resources. Hamburg, Springer.

Kuswartojo, Tjuk (2010). Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Pemukiman, Bandung, Kelompok Keahlian Perurumahan Perkukiman, SAPPK, ITB.

Newman, Peter dan Isabella Jennings (2014). Kota Sebagai Ekosistem Yang Lestari. Banyumedia, Malang.

Yunus, Hadi Sabari (2006). Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek, Yogyakarta., Pustaka Pelajar.

Yunus, Hadi Sabari (2005). Manajemen Kota Perspektif Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Kebangkitan atau Keterpurukan Nasional? Arah Perjalanan Bangsa Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik

Prologue : Spektrum Kebangkitan Nasional

Kita sadar bahwa perjalanan kebangkitan Bangsa Indonesia sudah mencapai lebih dari satu abad jika dihitung semenjak 20 Mei 1908. Jika dikutip dari id.wikipedia.org definisi Kebangkitan nasional adalah masa dimana bangkitnya rasa dan semangant persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Namun barangkali jangan kita pusingkan apa itu definisi harfiah Hari Kebangkitan Nasional, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai substansi dan hakikat kebangkitan nasional lalu meneruskan perjuangan para pendahulu kita.

Barangkali sulit untuk mengingkari kenyataan sejarah bahwa upaya untuk mewujudkan cita-cita merdeka, yakni lepas dari kekangan pemerintah kolonial haruslah ditebus dengan pengorbanan yaitu tenaga, pikiran, jiwa dan raga para perintis republik ini. Jika dihitung, maka pada tanggal 20 Mei 2014 Indonesia sudah mengalami 106 kali Hari Kebangkitan Nasional. Tentu bukan perjalanan yang pendek dan lurus tanpa hambatan, tetapi perjalanan panjang yang penuh rintangan.

Terdapat beberapa kekhawatiran yang penulis rasakan saat ini, salah satunya adalah lunturnya kecintaan terhadap kebangsaan dan ke-Indonesia-an di tataran masyarakat pada saat ini yang mana merupakan peringatan awal yang menafikan perjuangan para pendahulu kita dalam menyusun republik yang diberi nama Indonesia, terkhusus dikalangan pemuda dan mahasiswa yang mengagungkan dirinya sebagai Agent of Change and Social Control. Kecenderungan mengikuti role model dari ikon-ikon negara asia timur dan negara barat adalah orientasi kebudayaan kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini, maka karena itu kacamata penulis menjadi sedikit pesimis dan kabur ketika memandang kualitas wawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an saat ini. Namun dari begitu luasnya spektrum kebangkitan nasional yakni dari segi nasionalisme itu sendiri lalu disusul dengan ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya maka barangkali penulis ingin mengupas secara parsial namun sangat fundamental yakni membahas tentang kondisi politik dan ekonomi Bangsa Indonesia.

Kondisi Perpolitikan Indonesia

Kita semua sadar bahwa tahun 2014 adalah tahun politik yang mana diselenggarakan pesta demokrasi lima tahunan dan setiap warga negara di Indonesia memiliki derajat dan hak yang sama. Sedikit mengungkit sejarah, bahwa kebangkitan politik di Indonesia sudah pernah dilakukan oleh para founding fathers dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain adalah Ir. Soekarno, Dr. Tjipto Mangkunkusomo, Ki Hajar Dewantara, dr. Douwes Dekker, Sultan Sjahrir dan para pejuang lainnya.

Namun jika dilihat dari berbagai macam survey, salah satunya adalah hasil temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama tahun 2012 diketahui bahwa politik nasional telah mengalami keterpurukan. Jika ditelaah lebih lanjut maka barangkali kepercayaan masyarakat menurun akibat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para politisi ataupun tokoh partai yang duduk dibangku pemerintahan baik level nasional maupun daerah. Itu baru kasus korupsi, belum lagi kasus lainnya seperti kolusi, nepotisme, pornografi, atau bahkan kekerasan yang dilakukan para tokoh politik bangsa ini. Hal ini menunjukkan bahwa perpolitikan di Indonesia mengalami keterpurukan.

Penulis melihat bahwa moral para elite politik di negara ini sudah sangat buruk karena terpaaan badai nalar yaitu materialisme, pragmatisme, dan populisme. Menjaga martabat dan wibawa sebagai pemimpin bangsa mulai sirna, rasa kejujuran dan kemanusiaan tampaknya telah bias dalam kinerja di pemerintahan.

Tetapi bobroknya sistem politik diindonesia juga tidak lepas daripada tantangan yang dihadapi pemerintah sekarang. Proses demokratisasi yang memakan waktu dan biaya yang mahal telah menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan proses politik daripada proses konkret seperti pembangunan, misalnya. Mulai dari pengembangan peran serta masyarakat, pelembagaan organisasi, pemilihan umum sampai dengan proses lobby-lobby politik, semuanya memerlukan anggaran yang tidak kecil. Sebagai akibatnya, penulis melihat bahwa harapan masyarakat untuk mendapat bantuan atau upaya nyata dari pemerintah untuk mensenjaterahkan rakyat semakian sulit untuk dilakukan. Pada gilirannya, malahan para elit politik menikmati hasil daripada tumpah darah reformasi, sementara masyarakat semakin melarat dan jauh dari pelayanan. Maka tidak mengherankan bila kemudian percayaan masyarakat baik terhadap politik, hukum dan lembaga negara semakin pudar.

Kondisi Perekonomian Indonesia

Penulis melihat bahwa globalisasi ekonomi merupakan kecenderungan internasional saat ini. Pada era akhir 1980-an terdapat dua model sistem ekonomi yang dapat diaplikasikan pada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dua sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi liberal atau pasar bebas yang mana merupakan ciri dari perekonomian nrgsara-negara industri maju dan sistem ekonomi yang sentralistik atau sosialis yang biasanya dianut oleh negara-negara blok komunis. Tetapi penulis mencatata bahwa semenjak tahun 1990-an sebagai kelanjutan dari runtuhnya komonisme, banyak negara-negara ketiga yang berpaling ke Blok Barat dan menganggap sistem ekonomi pasar yang mampu menciptakan kesejahteraan bangsa (Samego, 2008).

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, maka batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Sesungguhnya tidak jelas kapan globalisasi dan liberalisasi mulai ada di Indonesia, namun yang perlu dicatat adalah bergabung dengan ekonomi global dapat diibaratkan dengan menjadikan negara sebagai perusahaan publik yang pemegang sahamnya adalah setiap orang, dimanapun orang itu berada. Bila para pemegang saham ini berpendapat penyelenggara negara suatu negara tidak lagi kredibel maka mereka beramai ramai akan menjual saham sehingga mengakibatkan goncangan pada perekonomian dan bahkan dapat menjatuhkan pemerintah negara seperti misalnya terjadi di negara Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada tataran globalisasi ekonomi, maka dana mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara.

Bicara globalisasi, tentu bicara tentang keterbukaan investasi. Iklim investasi yang baik memberikan kesempatan dan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha. Investasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Memperbaiki iklim investasi adalah masalah penting yang dihadapi pemerintahan di negara berkembang (Sitompul, 2010). Sedangkan penulis mencatat bahwa di Indonesia terdapat masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik yaitu kemungkinan terjadinya benturan antara kepentingan dunia usaha dan kepentingan masyarakat. Kepentingan dunia usaha dan kepentingan masyarakat ternyata sering kali berbeda, antara lain adalah perbedaan preferensi dan prioritas antara dunia usaha dan masyarakat.

Penulis melihat bahwa globalisasi di bidang ekonomi dampaknya cukup luas terhadap perubahan ekonomi di dalam negeri. Meski pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik sekalipun, godaan-godaan pasar bebas benar-benar merubah tatanan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat kelas bawah. Bila di masa lalu, khususnya di zaman orde baru negara masih memiliki pengaruh kuat dalam menentukan perubahan masyarakat, maka sekarang perubahan masyarakat ditentukan oleh pasar.

Epilogue : Kebangkitan atau Keterpurukan?

Setelah sedikit membahas tentang kondisi perpolitikan dan perekonomian Indonesia, maka barangkali sekarang saatnya melihat arah gerak Indonesia yang mau tidak mau, siap tidak siap telah menjadi bagian dan memainkan peran cukup penting daripada proses continuum globalisasi. Dahulu kita harus akui bahwa pemerintah masih sangat berperan dalam proses pembentukan negara ini, namun sekarang pemerintah dihadapkan pada berbagai kesulitan. Salah satunya adalah, sumber daya politik dan ekonomi yang makin lama makin berkurang. Pemerintah kian menghadapi kesulitan untuk memobilisasi dukungan masyarakatkarena terjadinya ketimpangan antara kemampuan dengan tuntutan publik. Jika dilihat dari ideologi negara ini yakni yang tertuang pada UUD 1945, maka pemerintah semestinya mampu menjadi sebuah lembaga yang mengatur social welfare. Tetapi pada kondisi empirik, khususnya sejak krisis moneter pada pertengahan 1990-an sampai sekarang, pemerintah terlihat tidak berdaya menghadapi tuntutan pembangunan.

Lebih dalam pada sisi ekonomi, penulis melihat bahwa kehadiran investasi asing sebagai konsekuensi liberalisasi yang merupakan impact daripada globalisasi bisa jadi merupakan pisau bermata dua. Liberalisasi dapat menjadi pendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi tertentu tetapi sekaligus dapat meminggirkan pengusaha lokal dan masyarakat berpenghasilan rendah (Sitompul, 2010). Namun sebenarnya beberapa kasus di negara lain menunjukkan bahwa, terpinggirnya pengusaha lokal bukan disebabkan kehadiran investor asing semata. Kebijakan pemerintah yang seringi kali menghambat atau paling tidak mempersempit peluang wirausaha lokal untuk mendapatkan akses ke pasar. Akibatnya kecurigaan terhadap investor asing menjadi meningkat. Investor asing dengan kekuatan modal dan keahliannya dapat lebih mudah mengatasi distorsi yang diciptakan pemerintah sehingga terlihat sebagai pemangsa pengusaha lokal. Apabila pemerintah dapat mempermudah akses ke dunia usaha maka diharapkan kehadiran asing dapat dimaksimalkan manfaatnya.

Seperti yang dibahas sebelumnya tentang kondisi perpolitikan Indonesia, maka penulis melihat bahwa terdapat jurang politik yang sangat mematikan jika saja politik pertikaian masih menjadi budaya para elite politik dan juga para penyelenggara negara, bukannya malah melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dan rekonsilidasi politik. Rebutan kekuasaan dan suasana saling mencurigai serta ketidakpercayaan (distrust) menjadi warna penyelenggaraan negara saat ini. Eksekutif dan legislatif gemar menuduh, bukannya bermitra dalam mengarahkan perubahan. Ditambah lagi bahwa berkat berkah reformasi, maka sentralisme digantikan dengan desentralisme. Kekuatan politik sudah menyebar ke tatanan masyarakat, baik di partai politik, organisasi massa, pers, dan LSM. Hal ini baik karena demokrasi adalah hak semua orang, namun yang disayangkan adalah warna warni politik di Indonesia ini bukannya membangan kemajemukan dalam mengawal perubahan ke arah lebih baik seperti warna warni pelangi yang tidak terpisah, tetapi malah menyuburkan konflik dan perseturuan yang tidak kunjung henti.

Barangkali pada tulisan kali ini penulis ingin sekali memberikan saran dan ajakan tidak hanya kepada pemerintah, namun juga untuk seluruh elemen bangsa, bahwa dalam menyambut Hari Kebangkitan Nasional tahun 2014 ini maka sudah seharusnya seluruh elemen bangsa baik buruh tani, buruh pabrik, guru, anggota partai, mahasiswa, akademisi, ekskutif dan legislatif benar-benar melakukan rekonsiliasi nasional. Seluruh elemen bangsa harus percaya bahwa masih terdapat potongan-potongan harapan yang jika disatukan dapat menjadi suatu jalan terang dan keyakinan baru pada Bangsa Indonesia. Momentum pada 2014 seharusnya bisa digunakan jika pemimpin terpilih nanti mampu untuk melakukan rekonsiliasi dan menemukan formula yang paling baik demi menjaga keberlanjutan bangsa. Ini merupakan tugas berat, oleh karena itu jangan pula kita sebagai anak bangsa, sebagai pemuda terbaik bangsa, hanya pasrah melihat dari kejauhan dan malah pura-pura buta dan tuli, diperlukan aksi nyata yang konkret walau dengan skala kecil, yang berorientasi pada perbaikan bangsa dan negara.

Peran Mahasiswa Bagi Keberlanjutan Masa Depan Bangsa

Prologue : Degradasi Moral Pemuda dan Mahasiswa

Sering sekali kita mendengar bahwa mahasiswa adalah agent of change, social control dan iron stock. Sejarah mencatat peran mahasiswa dalam fungsinya sebagai agent of change dan social control dalam kehidupan bermasyarakat, menempatkan mahasiswa sebagai basis intelektual menuju masa depan yang cerah. Mahasiswa sebagai insan akademis, pencipta serta pengabdi merupakan aset negara di masa depan.

Seiring berjalannya waktu peran mahasiswa dilemahkan oleh sistem yang terjadi di kampus itu sendiri, pengrusak moral, anarkisme, dan kurangnya eksistensi mahasiswa menjadi icon yang ada pada mahasiswa saat ini. Jika dilihat perkembangan dunia pendidikan saat ini khususnya terkait pola pikir dan tingkah laku dari mahasiswa, terdapat beberapa indikasi degradasi penurunan moral dan nilai yang cukup memprihatinkan seperti tawuran, narkoba, aborsi dan kekerasan.

Ketika mahasiswa dihadapkan pada suatu realitas, kecenderungan yang ada sekarang adalah sifat reaksioner yang berlebihan dan tidak didasarkan oleh pemikiran atau kajian kritis. Sebagai insan akademis mahasiswa haruslah memiliki sense of crisis yaitu peka dan kritis terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya. Hal ini akan tumbuh dengan sendirinya bila mahasiswa itu mengikuti watak ilmu, yaitu selalu mencari pembenaran-pembenaran ilmiah. Dengan mengikuti watak ilmu tersebut maka mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai masalahyang terjadi dan terlebih lagi menemukan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.

Refleksi Nasionalisme bagi Mahasiswa

Penulis merasa bahwa menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa menggelitik kesadaran para generasi muda saat ini tentang apa sebenarnya yang mereka miliki. Maka sebenarnya bagaimana kehidupan dan aktifitas apa yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa agar mahasiswa kembali kepada jalur dan koridor ideal sesuai dengan tugas, fungsi serta peranannya? Mengingat mahasiswa adalah insan akademis yang merupakan abdi masyarakat dan negara serta agamanya dan tidak boleh dilupakan bahwa mahasiswa adalah aset bangsa di masa depan.

Saat ini mahasiswa haruslah kembali disadarkan akan berbagai peran dan fungsinya. Salah satu yang harus dipahami bahwa mahasiswa adalah pusat dinamisasi gerakan suatu negara. Hal lainnya adalah mahasiswa sebagai agen perubahan dan control sosial harus memiliki kemampuan yakni intelektual, kritis, serta sigap dalam berbagai kondisi yang sedang mengancam bangsa dan negara.

Saat ini potret pemuda Indonesia seakan mengalami stagnisasi nasionalisme, bahkan tidak sedikit yang mengalami degradasi status sosialnya sebagai agent of change. Saat ini kebanyakan pemuda memilih diam dalam menghadapi permasalahan bangsa. Diam membisu dan menutup telinga adalah kebanyakan watak pemuda yang kebanyakan muncul pada permukaan. Setiap hari kebanyakan dari pemuda Indonesia disibukkan oleh rutinitas kehidupan masing-masing yang membuat kondisi pragmatisme menjamur sehingga segan berpikir akan kondisi dan nasib negaranya.

Wajah Indonesia masa depan dapat tergambar para generasi muda masa kini. Mental, karakter, eksistensi, kemampuan, dan peran pemuda sangat menentukan arah masa depan bangsa. Eksistensi Indonesia di masa lalu sangatlah ditentukan oleh kepiawaian dan kekuatan para pemuda dalam menopang beban bangsa ini. Sunggu sebuah posisi strategis bagi para pemuda dalam potret sejarah bangsa. Oleh karena itu masa depan bangsa Indonesia adalah karakteristik pemuda yang ada saat ini. Merekalah nahkoda yang akan membawa perahu besar yaitu NKRI dalam mengarungi tantangan masa depan dunia.

Epilogue : Tamparan dan Intropeksi Bagi Pemuda

Ciri pemuda dewasa ini seakan mengalami kemerosotan mental dan moral apalagi bila dibandingkan dengan generasi pemuda zaman dahulu. Padahal pemuda saat ini adalah bakal calon yang akan memimpin Indonesia dimasa depan. Seharusnya generasi pemuda memiliki mental dan moral yang lebih baik, karena tantangan masa depan tentulah semakin berat dan pemuda harus menjadi generasi yang siap membawa perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Introspeksi diri secara baik dan benar adalah salah satu usaha untuk mampu tampil sebagai sosok pemuda yang ideal. Pemuda yang berdikari, berkomitmen pada bangsa, sadar akan kemajemukan masyarakat Indonesia, berani membela kebenaran, dan berakhlak mulia adalah segelintir karakter yang harus melekat pada diri pemuda saat ini. Pemuda haruslah memiliki idealisme dan orientasi yang jelas yaitu tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk pembangunan bangsa. Maka dari itu pengamalan ilmu yang didapatkan oleh para pemuda, apalagi ketika mengenyam status mahasiswa harus benar-benar digunakan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara, bukan mencari keuntungan pribadi apalagi golongan.

Mall dan Konsumerisme : Kritik Terhadap Upaya Pelelangan Kota di Indonesia

Prologue : Mall Sebagai Ruang Publik

Modern Shopping Mall atau yang disingkat dengan Mall merupakan bangunan tertutup multilantai yang diisi oleh ragam jenis unit retail dalam satu kesatuan struktur yang kompak (bangunan), dengna tujuan untuk memudahkan akses pengunjung (pembeli) dari satu unit ke unit retail yang lain. Dan untuk alasan sustainability, maka sebuah Mall biasanya mempunyai satu keharusan sebagai penghuni utama yang disebut Anchor Stores atau toko serba ada dan pusat jajanan makanan (food court).

Konsep untuk ruang publik sebenarnya telah ada sejak dahulu dan banyak teori muncul untuk mencoba menganalisis hal apa yang membuat ruang publik semakin baik. Telah banyak ide dan pikiran yang berkembang terkait ruang publik seperti upaya-upaya untuk mengurangi intrik rasisme, strata sosial, ataupun gender. Pertanyaannya, apakah Mall merupakan salah satu jawaban dari konsep ruang publik yang baik?

Jika dilihat sekilas Mall terlihat sangat multifungsi, dengan banyaknya toko-toko dan restoran sebenarnya menjadikan Mall menjadi monofungsi yang memisahkan berbagai macam aktifitas sosial dengan sekat-sekat kios dan restoran. Hal ini membuat kemampuan untuk komunikasi publik menjadi hilang.

Sebuah tempat di mana orang dapat dengan bebas mengumpulkan dan mengkomunikasikan berbagai macam hal seperti ide-ide atau informasi, dengan ruang yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan atau fungsi adalah ruang publik sesungguhnya. Ruang publik sejatinya menjamin bahwa semua orang berhak untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran tanpa ada sekat strata baik strata ekonomi atau strata sosial apalagi strata pendidikan. Dalam konteks ini penulis berpendapat bahwa esensi Mall adalah bukan sebagai ruang publik tetapi sebagai bangunan untuk berkonsumsi ria.

Jika diperhatikan kebanyakan fasade dari Mall yang ada didesain seperti penjara dengan ragam kios dan toko didalamnya (Voyce, 2006). Walaupun sebuah Mall tidak membatasi secara langsung siapa yang diperbolehkan “berkunjung” tetapi sebenarnya desain sebuah Mall sangat diperuntukkan untuk tujuan konsumtif. Dampaknya adalah hanya orang yang mempunyai kemampuan konsumtif (finansial) yang tinggi yang dipersilakan untuk berbelanja dan berkunjung ke Mall, sebaliknya orang yang tidak mempunyai kemampuan konsumtif (finansial) menjadi ragu untuk paling tidak berkunjung ke Mall yang penulis anggap sebagai ruang publik “berbayar”.

Penulis juga memperhatikan beberapa fakta yang cukup menarik bahwa keseluruhan desain Mall sebenarnya didesain untuk tujuan konsumtif. Misalnya sarana atraksi dan hiburan seperti ice skating, roller coaster, atau ragam wahana lain lokasinya selalu berdekatan dengan kios makanan atau restauran yang dimaksudkan agar ketika pengunjung merasa lelah pengunjung dapat melakukan kegiatan konsumtif lainnya yaitu membeli snack atau singgah di restaurant-restaurant dengan pajak yang tinggi.

Secara keseluruhan bukti-bukti yang ada mengerucutkan pada persepsi bahwa Mall merupakan sebuah bangunan yang didesain untuk orientasi ekonomi dan bisnis, bukan sebagai ruang publik. Seperti yang penulis jelaskan diatas bahwa ruang publik sejatinya tidak pernah mengdikotomikan “publik” itu sendiri. Sedangkan Mall mempunyai batasan kelas (kemampuan finansial), ras dan kultur (remaja dan kaum hedonis), dan bahkan batasan waktu (jam malam). Oleh karena pembatasan ini, Mall tidak dapat dianggap sebagai ruang publik karena tidak mempunyai daya dukung terhadap interaksi sosial yang disebabkan pemisahan unsur-unsur tertentu dari masyarakat.

Mall Sebagai Kebutuhan Nyata Masyarakat?

Sistem perekonomian indonesia menjadi neoliberalis sejak awal 1970-an yang menjadikan indonesia sebagai tuan rumah yang sangat ramah dengan investasi asing. Pada masa ini, investor diberikan keleluasaan besar untuk mengakuisisi lahan perkotaan yang strategis dan menjadikan lahan industri ekonomi baru dengan apa yang disebut real estate atau yang sekarang telah berkembang dan lebih dikenal dengan nama superblock.

Bagi masyarakat perkotaan indonesia, keberadaan Mall dianggap sebagai pilihan kebutuhan masyarakat atas ruang publik untuk kegiatan rekreatif maupun kegiatan sosial, sebagai bagian dari gaya hidup kaum perkotaan. Akibat terbatasnya ruang publik yang ada di sebuah kota atau daerah, maka wajar Mall menjadi pilihan yang logis untuk beberapa alasan seperti kenyamanan (udara panas dan hujan), praktis dan efisien, keamanan, serta kepastian (praktek penipuan produk seperti di pasar tradisional) (Atmawidjaja, 2009).

Paradigma lain adalah kebanyakan kepala daerah di Indonesia berlomba-lomba melegalkan ruang diatas pangkuan amanahnya untuk dijadikan Mall karena dianggap sebagai simbol representatif dari kemajuan wilayah dan keberhasilan dari mandat elektoralnya. Keberadaan Mall sebagai kompleks retail memang dianggap membantu pertumbuhan sektor ekonomi riil paska krisis ekonomi 1998.

Menurut penulis, terdapat beberapa kritik terhadap pembangunan Mall yang sangat massive pada dekade ini yakni, pertama, Mall merupakan ruang publik artifisial yang bersifat ekslusif. Kedua, para pedagang kecil sulit untuk mampu bersaing dengan pedagang menengah ke atas dalam membeli/menyewa unit retail di dalam Mall (indoor unit) seperti kios/ toko dan lain lain. Mall cenderung mematikan pedagang ritel kelas kecil atau menengah karena tidak mampu bersaing dengan pedagang ritel kelas besar. Ketersediaan modal (capital) berulangkali menjadi hambatan pedagang kecil untuk mampu bersaing dengan pedagang besar. Ketiga, keberadaan Mall semakin menyuburkan nalar konsumerisme karena masyarakat akan dimanjakan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas berbelanja yang mudah dan nyaman. Fasilitas kredit atau potongan harga (diskon) semakin menjadikan masyarakat berperilaku konsumtif. Berbelanja ke Mall pada akhirnya menjadi tuntutan gaya hidup (lifestyle) masyarakat modern. Kritik keempat adalah penyeragaman terhadap bentuk arsitektur kota-kota Indonesia, dimana Mall di beberapa saat ini telah menjelma menjadi landmark kota yang baru dan benderang, sementara kawasan kota tua dibiarkan redup. Penyeragaman bentuk arsitektur kota tentunya sangat bertolak belakang dengan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Kritik terakhir berkaitan dengan pemborosan energi yang dilepaskan dari pendingin udara, penerangan gedung dan seringkali kemacetan yang ditimbulkan di sekitar Mall. Keberadaan banyak Mall merupakan ciri-ciri kota ”sakit”, karena sebagai ruang publik ia tidak memenuhi tujuan sosial dan lingkungan.

Epilogue : Kota Indonesia Dengan Jati Diri ke-Indonesia-an

Suasana kota-kota di Indonesia pada dekade terakhir ini terlihat kurang manusiawi serta tidak nyaman sebagai tempat tinggal dan bekerja bagi warganya. Saat ini sebagian besar para penguasa dan pengelola kota hanya mencurahkan perhatiannya kepada aspek fisik serta pergulatan untuk memenuhi peningkatan pendapatan kota. Kebutuhan sosial bagi masyarakat sangat tidak diperhatikan.

Jika dikaitkan dengan efek dari pembangunan Mall tentu sedikit demi sedikit muncul sifat dikotomi kehidupan masyarakat di kota-kota di Indonesia yang kurang dipahami dan dilupakan oleh para perancang dan pengambil kebijakan kota. Dikotomi kehidupan masyarakat ini meliputi antara lain aspek individu dan kelompok, tradisional dan modern, formal dan informal, miskin dan kaya, serta antara masyarakat populis dan elitis. Dikotomi masyarakat yang yang ada di kota-kota di Indonesia seharusnya menjadi referensi bagi perancang dan pengelola kota dalam mengkaji dan memahami masalah-masalah yang timbul sebagai upaya untuk mengambil kebijakan publik dan penataan kota yang serasi, selaras, setara, seimbang, dan nyaman dalam melayani kebutuhan masyarakat banyak (Heryanto, 2011).

Kota-kota di Indonesia semakin hari semakin memiliki kecenderungan kehilangan identitas serta kearifan lokal aslinya. Secara tidak sadar, identitas asli kota semakin kabur dan perlahan lenyap. Lahan-lahan strategis di kota dilelang kepada para pemegang saham dengan embel-embel modernisasi dan peningkatan pendapatan perkotaan. Seakan-akan komersialisasi adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan hal tersebut. Padahal tidak seperti itu. Warga kota dibuat bangga dengan label atau cap yang mengacu pada kota-kota di belahan barat sana, seperti istilah superblock, town square, city centre, grande, town house dan istilah asing lainnya. Masyarakat secara tidak sadar dibius secara perlahan agar benar-benar kebal dan tidak sadar bahwa sebenarnya kapitalisme merupakan sebuah fatamorgana yang amat nikmat untuk dirasakan, padahal merupakan sebuah ancaman yang sangat serius dan berbahaya.

“Think globally, act locally” konsep berpikir secara global tetapi bertindak secara lokal mungkin masih relevan untuk dikaji dan diterapkan dalam proses perencanaan dan perancangan kota saat ini. Sehingga dengan memadukan aspek global dan kearifan lokal serta berpijak pada nilai-nilai etika dan moral maka perencanaan maupun peraturan serta kebijakan kota yang dibuat akan berguna bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatan banyak dan tidak sebaliknya.

Tantangan HMI dalam Menghadapi Arus Deras Globalisasi

Saat ini kita dihadapkan pada perubahan multidimensi yang sangat cepat dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Fenomena perubahan ini terjadi seakan-akan merupakan breakevent point dari tatanan kehidupan sebelumnya, semua serba terbalik. Perubahan yang terjadi ada pada sistem nilai hehidupan, yang paling terlihat yakni pergeseran moral. Moral keislaman dan keindonesiaan terlihat sangat buram dan bahkan hampir pudar.

Perubahan multi dimensi seperti yang dijelaskan diatas, adalah perubahan dibidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Tentu tidak ada yang tidak berubah, dunia selalu berputar, dan kehidupan selalu dinamis. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri dan ini merupakan ketentuan universal yang harus diterima oleh logika sehat seorang manusia.

Globalisasi sudah didepan mata, siap atau tidak siap mau tidak mau Indonesia dengan seluruh negara yang ada didunia harus menghadapi arus deras globalisasi, yang sedikit banyak mengarah pada paham liberalis dan kapitalis dalam berbagai macam segmentasi kehidupan yaitu sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Pada era baru ini akan tumbuh pula tatanan masyarakat dengan karakter yang baru pula, karakter yang mau tidak mau harus berhadapan dengan arus globalisasi, baik dia yang mengikuti arus atau yang melawan arus. Menurut penulis karakter sumber daya manusia yang harus dipenuhi adalah mereka yang memiliki tingkat kecerdasan dan keterampilan yang tinggi, memiliki wawasan nusantara dan global tetapi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal, sehat dan kuat kondisi jasmani dan rohaninya, dan berakhlak dan berbudi pekerti luhur.

Menurut penulis terdapat beberapa permasalahan di dalam HMI sebelum mampu untuk survive dalam era globalisasi saat ini, yaitu:

  1. Eksistensi HMI, HMI dipandang tidak begitu “sexy”, tidak ada magnet yang membuat mahasiswa tertarik dengan HMI. Selain itu tawaran HMI sebagai organisasi pergerakan dan perjuangan dinilai banyak oleh kalangan mahasiswa sudah tidak mampu memberikan benefit. Pada dasarnya HMI sudah tidak dapat mengakomodir student needs and student interests saat ini. Indikasi lainnya adalah gaung HMI pada organisasi intra kampus dengan posisi-posisi strategis yang semakin jarang ditemukan di kampus-kampus besar di Indonesia.
  2. Reproduksi Intelektual (Insan Akademis, Pencipta, dan Pengabdi). Kebanyakan kader HMI saat ini tenggelam dalam sungai sejarah HMI yang menciptakan para pemikir hebat sebut saja Cak Nur, Ahmad Wahid, dan kawan-kawan. Dan hingga saat ini, dirasa belum ada kader HMI yang mampu untuk menjadi Cak Nur kedua atau ketiga. Zero Population of Intellectual.
  3. Pola pengkaderan HMI. Belakangan forum – forum diskusi tematik dan juga kontemporer mulai menghilang dari kebiasaan para kader. Citra HMI sebagai organisasi kader berbasiskan kajian penulis kira lama kelamaan mulai terlihat pudar. Tidak ada kajian yang benar-benar solid dan dalam, terkadang hanya bersifat artifisial dan seremonial belaka. Sedangkan ragam training yang telah dilakukan sedikit miskin nilai, proses pengkaderan semakin kabur. Follow up training, reproduksi instruktur, dan lainnya agaknya merupakan hal teknis yang sederhana yang lama kelamaan dilupakan dan tengah menjadi konsumsi tersendiri bagi para pengurus HMI ditingkat cabang pun komisariat. Pola pengkaderan harus terus berkembang dan beradaptasi dengan student needs and student interests serta mengikuti perkembangan zaman.

Sikap organisasi sekarang agaknya sudah harus diubah dari “berjuang melawan” seperti pada zaman order baru dan reformasi tetapi menjadi “berjuang untuk” yaitu sebuah sikap yang proaktif (bebas dan aktif), bukan reaktif. Kemampuan beradaptasi dengan zaman adalah syarat mutlak agar tetap survive, bukan menjadi oportunistik namun menjadikan sebuah upaya untuk terus berkarya dan berpartipasi dan memberikan kontribusi yang nyata demi perwujudan mission HMI yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Yakin, Usaha, Sampai!